Pemrov Banten tak Beri Izin Bicara di Forum Internasional


Bang Ben Kecewa Berat

Diterbitkan  Kamis, 27 / 06 / 2019 19:44 - Berita Ini Sudah :  272 Dilihat

CIPUTAT – Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie kecewa. Panggilan untuk bicara di forum internasional tak dapat restu dari Pemprov Banten. Alasannya, tidak bermanfaat bagi masyarakat Banten.

Bang Ben, sapaan akrab Benyamin, menuturkan, telah menyanggupi undangan. Ketika menerima undangan dari Brisbane sebagai ibu Kota Negara bagian Queensland di Australia untuk bicara di depan seluruh walikota di negara itu, dirinya sangat siap dan merasa terhormat. Namun ketika diajukan ke provinsi soal izin perjalanan itu, justru tidak direstui. Disayangkan, langsung dibatalkan sepihak. Tanpa ada konfirmasi atau pemanggilan lebih dahulu alasannya apa.

“Demikian juga Ibu Walikota (Airin Rachmi Diany) mestinya ke PBB bicara soal Koperasi dan saya sebetulnya ke Brisbane. Tapi ketika tidak diizinkan ya mau gimana lagi. Dan saya tidak mungkin diundang sampai dua kali. Sebetulnya saya sangat berharap saya dipanggil sama Pemprov apa tujuannya kesana, mau jalan atau mau bertugas. Sampai sekarang belum ada. Tidak ada pemanggilan, tau-tau tidak diizinkan,” tukasnya geram.

Memang dalam perjalanan itu membutuhkan biaya cukup tinggi. Tidak murah. Namun persoalan ini penting. Di sisi lain, memang satu kehormatan. Tiba-tiba beredar di media online biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 250 juta. Itu bukan hitungan dari dirinya, tapi itu muncul di pemberitaan.

“Soal biaya. Ya memang pesawatnya tidak murah. Kalau murah ya naik perahu. Alasannya katanya biayanya terlalu tinggi Rp 250 juta pulang-pergi dan itu sudah dengan hotel dan macam-macam. Dan bu Walikota sampai Rp 300 juta. Saya baca online tidak tahu biaya bukan dari kami angka itu. Tapi memang tidak murah,” terang pria yang semasa remajanya dikenal sebagai Anak Kolong ini.

Untuk sampai kesana dan kembali lagi ke Tangsel membutuhkan waktu empat hari. Satu hari perjalanan dan tiga hari presentasi.

Dijegalnya atau tidak diperbolehkan ke luar negeri dalam berbagai hal atau menimba ilmu, rupanya bukan kali ini saja. Sebelumnya staf Pemkot Tangsel pernah diundang oleh Korea Selatan untuk belajar tentang “smart city” dan belajar tentang pengolahan sampah juga tidak disetujui.

“Saya juga pernah diundang oleh Dubes di London untuk melihat pertumbuhan kota di sana. Staf kita pernah dibiayai dari Korea Selatan selama dua minggu untuk dilatih sampah pengembangan kota Smart City juga tidak disetujui. Padahal bukan biaya kita. Jadi apasih yang dipikirkan oleh Pemprov, Banten itu tidak ditanya, tapi main tolak-tolak saja,” keluhnya.

Negara luar telah melihat Tangsel dari dunia maya bahwa pertumbuhan dalam berbagai aspek cukup pesat. Tentu, mereka pun butuh ilmu yang Tangsel telah kembangkan. Hubungan Tangsel bukan saja dalam negeri, tapi telah melintasi berbagai negara.

“Pertimbangan dari pihak sana kita diminta dan mereka memang melihat pertumbuhan Tangsel melalui dunia maya. Seperti apa dan rekomendasi dari kementerian dalam negeri bicara soal keuangan dari Korea Selatan,” jelas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang ini.

Beban anggaran sejatinya ada di APBD Tangsel. Bukan pada APBD Pemprov Banten. Itu sudah ada aturan di Kemendagri bahwa ada perjalanan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hanya saja dalam APBD tidak disebutkan kapan dan besarannya berapa. Polanya disatukan atau gelondongan. Lebih anehnya lagi, skema itu sudah disetujui oleh Pemprov Banten saat pengajuan APBD.

“Komponen itu Nomen klatur itu ada di kemendagri dan APBD nya kita ajukan ke provinsi dan disetujui ada dana itu. Lalu kenapa sekarang tidak diizinkan. Alasannya tidak bermanfaat buat masyarakat Banten. Saya meragukan asumsi itu. Kalau mau disurvei supaya jelas,” tantangnya. (din)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!