Dirjen Dukcapil Liat Integrasi Data Penerimaan Siswa Baru


Tinjau Command Center Room

Diterbitkan  Kamis, 27 / 06 / 2019 20:57 - Berita Ini Sudah :  259 Dilihat

TINJAU. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif meninjau command center room.

CIPUTAT-Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh meninjau ruang command center room Puspemkot Tangsel, untuk melihat integrasi data penerimaan siswa baru atau PPDB online.

“Saya sudah melihat terin­t­egrasi data kependudukan sekolah dan tata kelolah yang sudah dibangun, pelayanan rumah sakit, perijinan dan lainnya, data basenya sudah ada dan inilah yang namanya data terintegrasi,”ungkapnya.

Zudan menjelaskan, penerapan zonasi sekolah dapat mendorong pembenahan administrasi kependudukan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, namun pada prinsipnya anak harus jadi satu kartu keluarga dengan keluarganya atau jangan dititipkan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa selama ini banyak anak dititipkan ke paman, kakek, orang lain, atau saudaranya untuk bersekolah.Hal seperti itu disebut dia sebagai tidak sehat dalam rangka penerapan zonasi sekolah tersebut.

“Ini kesannya si anak dititipkan hanya untuk didaftarkan ke sekolah tertentu,” ujar dia.

Ia mengatakan kalau si anak ingin sekolah di daerah lain, maka orang tuanya juga harus pindah sehingga kartu keluarga mereka menjadi satu.

“Pada prinsipnya, sedekat mungkin anak mendapatkan pendidikan. Jadi basis rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh,” kata dia.

Ia menambahkan, bahwa penerapan zonasi sekolah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Peraturan itu, kata dia, merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi sekolah.

Konsep penerapan zonasi tersebut dimulai dengan pola PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA sebagai magnet bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di zonanya, kemudian SMP menjadi magnet bagi Sekolah Dasar (SD) di zona itu, sedangkan SD menjadi magnet bagi warga belajar di sekitar itu. Namun, sistem zonasi PPDB 2019 tidak berlaku untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami sangat mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, red.) ini, karena akan sangat membantu penertiban administrasi kependudukan masyarakat,” katanya.

Zudan menjelaskan, tidak perlu adanya legalisir Kartu Keluarga (KK) dalam penerimaan siswa baru, karena data Dukcapil sudah terintegrasi. “Masyarakat tidak perlu melakukan legalisir buat apa, bisa liat di data base anak ini kapan masuk dan keluar dari kartu keluarga, jadi legalisir itu tidak perlu,”ungkapnya.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mendukung sekali program zonasi yang diberlakukan kemendikbud. Bahkan untuk memudahkan siswa jika Kartu Keluarganya bermasalah, Disdukcapil Tangsel mengeluarkan biodata kependudukan untuk PPDB ini.(irm)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!