Pemilik Lahan Tuntut Akses Jalan Apartemen


Pengadilan Eksekusi Lahan Tol Sercin

Diterbitkan  Rabu, 10 / 07 / 2019 19:28 - Berita Ini Sudah :  277 Dilihat

 

SERPONG UTARA– Pemilik lahan seluas 2,8 hektar di Jalan Bhayangkara Pakujaya Serpong Utara menuntut untuk diberikan akses jalan serta pembayaran harga sesuai. Tuntutan tersebut disuarakannya kendati Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Selasa (9/7) melakukan eksekusi. Yakni melakukan pengosongan bangunan.

Lahan ini dilintasi proyek Jalan Tol Serpong-Kunciran (Sercin). Apartemen di sekitar lahan itu akan terputus aksesnya oleh jalan tol.

Mediasi masih ditempuh pihak keluarga pemilik lahan sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Namun pihak kontraktor Waskita melalui Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di lokasi melakukan pengosongan bangunan.

Kuasa Hukum pemilik lahan Purwanto Kitung menyaksikan proses pembongkaran bangunan melalui PN Tangerang. Disebutkannya, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan tol. Jangan mengesampingkan pemilik lahan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Bahwa dalam UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama yang digunakan tol dan aspek kedua tanahnya saja atau objeknya saja, tetapi sisanya tidak diperhatikan,” katanya.

Hal itu dipertegas bahwa perlu mempertimbangkan lahan yang digunakan jangan sampai ada lahan pada sisi-sisinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan apabila nilainya turun, maka pemerintah wajib mengembalikan.

“Karena ada Pasal 35 yang menjelaskan bahwa sisinya harus mempunyai nilai semua. Bahkan jika turun harus mengembalikan lagi. Sesuai rencana lahan tersebut akan dibangun apartemen berdasarkan konsep awal. Jika memang ini tidak adil kami akan mengajukan perlawanan. Kami tidak mempersoalkan pembangunan tol, tapi perhatikan lahan lainnya supaya tidak mati,” terangnya.

“Bahwa dari pihak PN meminta untuk melakukan pertemuan dengan pihak panitia. Selama ini, segudang janji dan merasakan kami dizolimi. Jika ini tidak adil kami akan lawan. Kami menunggu bagaimana sisa tanah tersebut,” imbuhnya.

Demikian juga disampaikan pemilik lahan Komang Ani Susana. Ia menjelaskan nasib yang dialami tahun 2017. Dirinya kaget ketika BPN memberikan peta 1,8 hektar terlintas jalan tol. Namun  secara keseluruhan luas lahan yang dimiliki 2,8 hektare tanah.  Yang pada akhirnya menjadi tidak jelas nasibnya setelah terpotong tol.

“Hanya 1000 yang dinamakan atas nama saya dan 1,8 hektar atas nama orang lain. Padahal mereka tidak ada sangkut pautnya di mana nama-nama itu diajukan ke tim aprresial. Akhirnya kami mendatangi BPN dan saat itu bertanya, jawab aprresial, tanah ibu Komang di belakang atas nama orang lain,” tuturnya dengan nada kesal.

Atas alasan bukan atas nama Ibu Komang, maka harganya sebesar Rp 2,9 juta. Jika ingin berubah harus dibalik nama dirinya sementara nama sebelumnya atas nama anak kandung karena masih satu keluarga. Disebutkan, pasaran tanah di sekitar lokasi antara Rp 15-20 juta per meter.

“Saya sampai mengeluarkan uang Rp 352 juta untuk membuat akta jual beli. Bagaimana mungkin saya malah mengeluarkan uang yang semestinya saya mendapatkan uang,” sesalnya.

Kordinator pihak keluarga Al Mansyur menegaskan, lahan ini sebelum dibangun tol sudah ada rencana untuk  membuat apartemen. Hal itu sudah dikonsultasikan kepada pihak Pemkot melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Namun setelah ada tol, pihaknya pun berkonsultasi dan dijelaskan masih memungkinkan untuk dibangun apartemen.

“Melalui tim BKPRD Tangsel bagaimana kita menyesuaikan dengan tol. Disebutkan BKPRD masih memungkinkan. Maka tuntutan kami lahan yang ada sebagimana dikeluarkan oleh PT Waskita di dalam petanya hanya ada gorong-gorong saja tidak ada jalan. Maka kami melakukan komunikasi ke kementerian untuk dibuatkan jalan dari rencana yang awalnya untuk gorong-gorong. Waskita melanggar undang-undang, maka kami meminta bapak presiden mendengarkan jeritan hati masyarakat,” tegasnya.

Dalam proses pengosongan bangunan turut dihadiri Kapolres Tangsel, Kapolres AKBP AKBP Ferdy Irawan. Bersamanya, para personel untuk berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga untuk kelancaran proses pengosongan lahan.

Pembacaan pengosongan lahan dilakukan. Oleh jurusita berdasarkan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus no:W29.U24/2586/HT.04.05/VII/2019,prihal pengosongan dan penyerahan lahan. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!