Pihak Keluarga Tetap Ingin Harga Berubah dan Akses Jalan Apartemen


Inkrah Jadi Alasan Eksekusi Lahan Tol

Diterbitkan  Kamis, 11 / 07 / 2019 19:39 - Berita Ini Sudah :  248 Dilihat

 

SERPONG- Eksekusi bangunan di lahan Tol Serpong-Kunciran (Serkun) tetap digelar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel selaku panitia pengadaan lahan Tol Serpong-Kunciran (Serkun) menyebut sudah berkekuatan hukum. Pembayaran lahan milik Komang Ani Susana sifatnya sudah inkrah. Soal harga tidak dapat diubah. Itu sudah di Pengadilan Negeri Tangerang.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Tangsel Suswono. Dirinya membenarkan memang ada penolakan harga dari pemilik lahan. Namun sudah inkrah. Ada putusan pengadilan dan sudah dibacakan. Berarti sudah tidak ada lagi berkaitan soal harga. Dengan demikian uangnya sudah dibayarkan tinggal ambil di pengadilan.

“Memang mereka menolak harga, kalau kita sudah ada nilai dari apprasial, dan panitera sudah membacakan putusan pengadilan saat pengosongan. Itu sudah ingkrah dan itu ranah pengadilan,” tuturnya.

Pihaknya pun menyarankan sebaiknya menanyakan ke PN saja. Terkait berapa nilainya dan lain-lain. Yang pasti, dari beberapa bidang yang telah dibacakan oleh panitera PN masing-masing berbeda. Apprasial dalam mengkalkulasi objek tanah bangunan memperhitungkan banyak aspek, bukan saja hanya tanah dan bangunan saja. Namun nilai ekonominya akan dihitung, termasuk lain-lain.

“Jika ingin menanyakan ada di PN. Ada beberapa bidang nilainya berbeda-beda, saya tidak hafal. Termasuk tanaman juga ada nilainya. Apalagi bangunan semua ada nilainya. Makanya berbeda-beda jika dihitung harga per meter,” terangnya.

Kendati pemilik lahan menegaskan bahwa harga tanah yang ada di kawasan itu antara Rp 15-20 juta permater. Namun BPN sambungnya, mengacu pada analisa apprasial di mana mereka yang menghitung dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan harga pasar tidak berdampak pada nilai yang ditaksir oleh tim apprasial.

“Harga pasar tidak mempengaruhi karena sudah ada tim apprasial dan itu memang sudah dieksekusi. Sampai pada tahap putusan yang pasti membutuhkan waktu lama, secara bertahap, melalui konsinasi dan lain-lain,” terangnya.

Saat ditanya bagaimana dengan tanggapan terkait saran dari Panitera ketika pembacaan pengosongan bangunan pada Rabu (9/7), Suswono kembali mempertegas komunikasi dengan BPN sudah tidak bisa. Dengan alasan sudah di tangah PN, bukan lagi di ranah BPN.

“Sudah tidak bisa, karena memang ranahnya sudah PN. Maka pemilik lahan harus berkomunikasi dengan PN. Bukan sama BPN,” tegasnya.

Termasuk ketika disinggung, rencana bakal ada pembangunan apartemen dan meminta supaya diberikan akses jalan, Suswono menyangsikan. Seandainya memang akan dibuat apartemen, seharusnya disebutkan saat pembacaan pengosongan lahan.

“Rencana pembangunan apartemen tidak bunyi di pengadilan dan kami juga tidak mengetahui. Harusnya jika sudah ada izin pasti keputusanya sudah berbeda tidak seperti sekarang ini,” bebernya.

Sebelumnya mediasi masih ditempuh pihak keluarga pemilik lahan sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Namun pihak kontraktor Waskita melalui Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus melakukan pengosongan bangunan.

Kuasa Hukum pemilik lahan Purwanto Kitung menyaksikan proses pembongkaran bangunan melalui PN Tangerang. Disebutkannya, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan tol. Jangan mengesampingkan pemilik lahan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

“Bahwa dalam UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama yang digunakan tol dan aspek kedua tanahnya saja atau objeknya saja, tetapi sisanya tidak diperhatikan,” katanya. (din)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!