APBD-P Terhambat Molornya Pelantikan DPRD

Diterbitkan  Rabu, 31 / 07 / 2019 18:56 - Berita Ini Sudah :  192 Dilihat

 

SERPONG- Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan dipastikan. Tidak seperti daerah lain. Dikarenakan sedang ada sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi demikian dikhawatirkan berpengaruh terhadap fungsi DPRD. Di antaranya yang tengah ditunggu Pemkot.

Saat ini Pemkot menunggu perbaikan Rancangan kerja Pembangunan Daerah (RKPD), untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Diprediksi RKPD tersebut selesai pada dua hari kedepan. Sehingga, selanjutnya Pemkot Tangsel sudah bisa mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan ke DPRD Kota Tangsel.

Namun dikarenakan proses pelantikan pimpinan dan anggota dewan yang baru DPRD Kota Tangsel masih terhambat proses hukum di MK, maka diperkirakan perubahaan APBD-P tersebut akan memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menyebutkan kemungkinan dewan periode lama hanya sempat melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Sedangkan untuk Rancangan peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahannya hanya bisa dibahas ketika DPRD periode 2019-2024 dilantik.

“Dalam pembahasan APBD Perubahan itu kan ada beberapa tahap, pertama kami menyerahkan KUA dan PPAS terlebih dahulu. Setelah KUA dan PPAS ini disetujui oleh DPRD baru kita rangkum dalam bentuk Raperda APBD Perubahan, sementaraSurat Keputusan (SK) dewqan yang saat ini kan sampai 7 Agustus nanti. Sementara untuk pembahasan Raperda APBD-nya itu bbaru bisa dibahas di dewan periode yang baru nanti,” ujar pria akrab disapa Bang Ben ini.

Dirinya mengatakan, untuk pelantikan dewan baru nanti juga diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Karena setelah dilakukan pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel, maka masih ada proses surat-mengurat atau proses administratif hingga dewan yang baru bisa dilantik.

“Sementara setelah dilantik nanti, DPRD juga harus membentuk Alat Kengkapan Dewan (AKD) seperti menentukan siapa pimpinan dewan, dan siapa saja yang duduk di Komisi. Dan itu pun kami perkirakan sampai September nanti baru seluruh AKD itu terbentuk,” ujarnya.

Setelah AKD terbentuk, baru Pemkot Tangsel bisa menyerahkan Raperda APBDP 2019. Karena menurut Bang Ben, rapat paripurna baru bisa dilaksanakan setelah seluruh AKD selesai dibentuk secara definitif.

“Jadi prediksi kami kita hanya punya waktu beberapa bulan saja, mungkin November atau awal Desember baru selesai atau baru bisa ditetapkan APBD Perubahan ini,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai pengajuan anggaran di APBD-P ini, Bang Ben mengatakan, ada pengajuan anggaran belanja sebesar Rp 30 miliar. “Seperti kalau untuk kontruksi fisik itu tidak bisa diajukan, dan mungkin sekitar RP 30 miliar saja untuk belanja daerah di perubahan ini saya lupa angka pastinya,” paparnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis mengatakan, DPRD Kota Tangsel akan bekerja maksimal di sisa waktu jabatannya. Meski kini terdesak dengan pembahasan APBD Perubahan.

“Tentu di sisa waktu ini kami akan bekejra lebih keras lagi, dan menyelesaikan seluruh yang menjadi tanggungjawab kami. Termasuk pembahasan APBDP 2019 ini. Jika memang tidak bisa diselesaikan oleh dewan periode lama, karena terhambat waktu, maka kami akan lanjutkan secepatnya di periode baru nanti,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!