Wakil Ketua DPRD Tuding Provinsi Hambat Perubahan APBD

Diterbitkan  Kamis, 01 / 08 / 2019 21:02 - Berita Ini Sudah :  174 Dilihat

 

SETU- Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Amar, menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 sedianya berjalan sesuai waktu. Tidak akan terhambat hanya lantaran molornya pelantikan pimpinan dan anggota DPRD yang baru.

Seharusnya, kata Amar, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2019 sudah bisa diparipurnakan DPRD beberapa hari lalu. Namun terhambat, karena masih menunggu persetujuan Rancangan kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Terkait molornya APBD-P 2019 ini bukan karena menunggu proses MK, tapi menunggu persetujuan RPKD dari Pemprov Banten yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Padahal KUA dan PPAS sudah kita bahas sejak lama, tapi hanya karena menunggu dari Pemprov Banten saja, makanya sampai sekarang KUA dan PPAS APBD-P 2019 belum bisa diparipurnakan,” ungkap Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangsel ini.

Bahkan Amar mengatakan, lambatnya rekomendari Pemprov Banten memang menjadi masalah. Di banyak daerah, membuat lambatnya proses pembahasan APBD-P 2019 ini.

“Bahkan ini menjadi persoalan di banyak daerah, kami sudah berkunjung ke banyak daerah jawabannya sama. Karena lambatnya rekomendasi dari Pemprov masing-masing, maka lambat pula pembahasan APBD-P,” tegasnya.

Menurut Amar, sejak pertengahan Juli seharunya menjadi jadwal paripurna KUA dan PPAS APBD-P 2019. Sehingga, selesai pembahasan KUA dan PPAS. Maka, dapat dilanjutkan paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P 2019.

“Bahkan target kami itu pertengahan Agustus sudah selesai itu APBD-P 2019, karena KUA dan PPAS ini sudah dibahas sejak Juli awal. Jadi kami ingatkan kembali kepada Pemprov Banten agar segera menandatangani rekomendasi terkait RKPD. Agar tidak ada keterlambatan lainnya. Sehingga tidak kami di lembaga legislatif terus yang menjadi objek kesalahan di mata masyarakat,” terangnya.

Dirinya mengusulkan, agar sambil menunggu rekomendasi RKPD tersebut selesai, maka semestinya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel juga sudah bisa mengajukan KUA dan PPAS untuk APBD murni 2020.

“Kami DPRD Tangsel juga berharap Pemkot Tangsel segera mengajukan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020, agar bisa diajukan dan dibahas bersama DPRD sambil menunggu persetujuan RKPD dari provinsi,” ujar pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Tangsel dari Pengganti Antar Waktu (PAW) Shaleh Asnawi ini.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie sebelumnya memperkirakan RKPD selesai pada dua hari kedepan. Selanjutnya, Pemkot bisa mengajukan paripurna KUA dan PPAS APBD-P 2019.

Namun dikarenakan proses pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel periode 2019-2024 masih terhambat proses di Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan permbahaan APBD Perubahan tersebut akan memakan waktu lebih lama. Dari jadwal sebelumnya.

Menurutnya, kemungkinan DPRD periode lama hanya sempat melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Sedangkan untuk Raperda APBD Perubahannya hanya bisa dibahas ketika DPRD periode 2019-2024 dilantik.

“Dalam pembahasan APBD Perubahan itu kan ada beberapa tahap, pertama kami menyerahkan KUA dan PPAS terlebih dahulu. Setelah KUA dan PPAS ini disetujui oleh DPRD baru kita rangkum dalam bentuk Raperda APBD Perubahan, sementara Surat Keputusan (SK) dewan yang saat ini kan sampai 7 Agustus nanti. Sementara untuk pembahasan Raperda APBD-nya itu baru bisa dibahas di dewan periode yang baru nanti,” ujarnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!