Pemkot Lakukan Bimbingan Teknis Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol

Diterbitkan  Rabu, 07 / 08 / 2019 20:44 - Berita Ini Sudah :  216 Dilihat

BIMTEK. Pemkot Tangsel gelar bimtek pengajuan dan pertanggungjawabannya bantuan keuangan partai politik, Rabu (7/8).

SETU-Wakil Walikota Ta­nge­rang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie membuka kegiatan bimbingan teknis tata cara pengajuan, penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik di Graha Widya Bhakti. Puspiptek, Kecamatan Setu, Rabu (7/8).

Benyamin menjelaskan, kegiatan ini adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota partai politik (parpol). Sehingga didapatkan Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Benyamin mengungkapkan, bantuan keuangan parpol sangat penting dan wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel karena pertanggungjawabannya akan disampiakan ke BPK. Dirinya meminta kepada para pengelola keuangan parpol untuk mengelola kuangan, sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap penggunaannya

“Bantuan ini menjadi pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Tangsel yang akan diperiksa oleh BPK. Kita juga ingin memberikan pemahaman dalam menyusun pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik,”ungkapnya.

Bang Ben sapaan akrab Benyamin mengatakan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus partai politik di Tangsel, dalam menyusun laporan bantuan keuangan partai politik agar sesuai dengan aturan yang berlaku. “Melalui kegiatan ini, saya berharap pengurus parpol mendapatkan pemahaman dalam penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik”, ungkapnya.

Sementara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Politik pada Kesbangpol Tangsel, Ade Agustiawan mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan para pengelola keuangan partai politik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik dan memecahkan berbagai permasalahan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik. ”Kita ingin parpol ini mengetahui mekanisme yang jelas dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan,”singkatnya.(irm)

 

Komentar Anda

comments