DPD PAN Gugat SK KPU Penetapan Calon Anggota DPRD Tangsel

Diterbitkan  Selasa, 27 / 08 / 2019 21:27 - Berita Ini Sudah :  163 Dilihat

SIDANG. Bawaslu Tangsel sedang sidang adjudikasi terkait gugatan PAN atas SK KPU Tangsel.

SERPONG-DPD PAN menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel terkait dengan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Tangsel Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Gugatan tersebut sudah masuk dalam sidang sengketa partai politik oleh Bawaslu Tangsel, Selasa (27/8).

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tangsel, Aas Satibi menjelaskan, Selasa (27/8) Bawaslu mengadakan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang pemohonnya PAN, dan termohonnya yakni, KPU Tangsel, dengan objek sengketa SK KPU Kota Tangsel Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Terkait dengan penetapan calon anggota DPRD Tangsel terpilih.

“Selasa (27/8) agendanya yakni penyampaian pokok-pokok permohon dan jawaban termohon terkait kasus ini,”ungkapnya.

Dimana, termohon meminta KPU agar merubah dan membatalkan SK tersebut, objek SK KPU berupa pembatalan SK, dan merevisi penetapan calon terpilih anggota DPRD Tangsel khususnya calon anggota DPRD Tangsel dari PartaI Amanat Nasional (PAN) Dapil 2 kepada calon anggota DPRD Tangsel yang berhak untuk ditetapkan dan dilantik. “Sidang ini masih berlanjut, Rabu (28/8) masuk dalam pembuktian,”jelasnya.

Apakah Bawaslu akan memanggil saksi-saksi yang ada, Aas menjelaskan, saksi tergantung dari permohon dan termohon, dan gugatan ini mengenai laporan dana kampanye salah satu calon dari PAN, dimana dugaannya ada laporan dana kampanye yang tidak sesuai. Untuk itu diberikan waktu selama 12 hari kerja dan penyelesaian kasus gugatan ini.

Sementara, Divisi Hukum KPU Tangsel, Muhammad Taufiq MZ menjelaskan, sebagai pihak termohon, KPU menghormati hak seluruh warga masyarakat, dan partai politik yang mau mengajukan sengketa dan pihak Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menangani sengekta sebagai pihak pemohon. “Kita hadir dan sampaikan, apa yang menjadi keputusan kita, kronologis, LPPDK dan seluruh aturan yang ada, kita serahkan ke Bawaslu, silahkan memberikan keputusan yang dianggap perlu dalam hal proses ini. KPU Tangsel berharap bahwa Bawaslu dalam sidang ini bisa cermat dan memiliki alat bukti yang kuat,”katanya.

Untuk LPPDK Partai Amanat Nasional dari 49 calon yang tidak menyerahkan LPPDK 3 calon dan 1 yang meninggal, termasuk Asropi pihak terkait masuk dalam penyerahan LPPDK. “LPPDK yang diserahkan ke KPU, yang disampaikan partai politik, kita ceklis dan kita serahkan,”jelasnya.

Lanjutnya, dalam sidang adjudikasi terungkap fakta oleh majelis, Eko Surahman, yang  waktu itu mempunyai legal standing menarik untuk tidak mengajukan sengketa karena bukan sekretaris PAN  DPD Tangsel, “KPU memohon kepada majelis untuk mengkaji kembali secara legal standing menurut perpubawaslu, kalau diajukan partai politik, harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, kalau tidak dipenuhi, Bawaslu bersikap, sehingga tidak dilanjuti sidang selanjutnya,”singkatnya.

Sementara, Ketua DPD PAN Zulfahmi saat dihubungi dirinya sedang taziah, sehingga belum bisa memberikan statmennya untuk masalah ini.(irm)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!