Minta Rp 12 M Tahap Awal


Netes ke KPU Cuma Rp 6 M

Diterbitkan  Selasa, 27 / 08 / 2019 21:23 - Berita Ini Sudah :  135 Dilihat

 

SETU- Memasuki tahapan awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel hanya diberi dana Rp 6 miliar. Padahal pihaknya mengajukan Rp 12 M pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Keseriusan minta dijatah sebesar itu, ditunjukkan sebelum pengesahan APBD-P dengan mengikuti rapat dengar pendapat. Disebutkan saat itu, dana tahap awal akan digunakan sampai April nanti.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Amar mengatakan, Pemkot  Tangsel dan Badan Anggaran DPRD sepakat hanya memberikan Rp 6,1 Miliar. Anggaran itu diberikan sampai Februari nanti.

“Di APBD Perubahan kita sepakat untuk tahapan pilkada yang dimulai dari September 2019 sampai Februari 2020 sekitar Rp 6,1 Miliar. Untuk selanjutnya nanti dikasih lagi di APBD murni 2020,” tegasnya.

Amar mengatakan, pemberian anggaran tersebut, dikarenakan memang untuk pos Hibah sudah tidak bisa ditambahkan lagi di APBD-P 2019 ini. Demikian sesuai peraturan mendagri soal Hibah Pemilu yang turun bersamaan dengan pembahasan.

“Dan anggarannya yang ada pun hanya itu, setidaknya kami perjuangkan agar Pilkada tetap terlaksana. Dan nanti kekurangannya akan diserahkan di APBD Murni 2020,” ujar ketua DPC Partai Hanura ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel Warman Syanuddin mengatakan, hibah untuk penyelenggaran pilkada agar mengacu kepada Permendagri No 54 Tahun 2019, yang baru saja ditetapkan pada 5 Agustus 2019.

“Permendagri mengatur hal-hal yang menyangkut teknis, dan merupakan penjabaran dari undang-undang. Jadi dalam hal pendanaan pilkada, agar tidak timbul masalah, bagi daerah yang melaksanakannya, harus mengacu ke Permendagri No. 54 Tahun 2019,”ujarnya.

Anggota KPU Kota Tangsel, Achmad Mudjahid Zein mengatakan, anggaran tersebut dinilai cukup untuk mnejalankan tahapan sampai Februari nanti. Sehingga, menurutnya, KPU tidak ada persoalan di tahapan awal ini hanya mendapatkan Rp 6 miliar dari APBD-P 2019.

“Kalau sampai Februari kami rasa cukup, karena memang di tahapan awal sampai Februari nanti itu kita tidak terlalu besar anggarannya. Karena yang besar itu ialah di April,” ungkapnya.

Mudjahid juga berharap, agar nantinya pengesahan APBD Murni 2020 tidak terlambat. Agar seluruh tahapan Pilkada Tangsel pun bisa berjalan dengan lancar. “Semoga tidak ada hambatan, dan semuanya berjalan dengan baik, terutama untuk pengesahan APBD Murni 2020 nanti, karena memang seluruh kegiatan kami itu bergantung dari anggaran hibah,” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!