Terancam tak Jadi Penyelenggara Pilkada


Bawaslu Lagi Gundah

Diterbitkan  Rabu, 28 / 08 / 2019 22:30 - Berita Ini Sudah :  191 Dilihat

 

SERPONG- Nasib Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menentu. Pihaknya, terancam tidak menjadi penyelenggara Pilkada. Padahal Bawaslu Kota Tangsel serta daerah lainnya sedang mempersiapkan diri menyambut Pilkada serentak 2020.

Yang membuat gundah mereka yaitu aturan kedudukan Bawaslu dalam UU Pilkada hanya disebut sebagai Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang bersifat sementara (ad-hoc). Mereka menilai, itu bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebut Bawaslu sebagai badan tetap.

Banyak pihak beranggapan jika lembaga pengawas yang ada saat ini masih menggunakan nama Bawaslu dan berstatus lembaga tetap, maka sudah jelas melanggar Undang-undang Pilkada.

Dalam Undang-undang Pilkada, tepatnya pada Pasal 1 angka 17, disebutkan Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panwas adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu tingkat Provinsi.

Sehingga, dalam aturan itu jelas disebutkan, dalam pelaksanaan Pilkada lembaga pengawas yang dikenal ialah Panwas yang dibentuk berdasarkan kebutuhan penyelenggara Pilkada dan pembentukanya pun dilakukan satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai, dan dibubarkan setelah Pilkada selesai. Sedangkan Bawaslu kabupaten/kota adalah lembaga tetap yang masa jabatannya periodik lima tahunan.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamamd Acep pun membenarkan, bahwa tumpang tindih aturan tersebut membuat Bawaslu Tangsel terancam tidak bisa menjadi penyelenggara. Karena, nama Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

“Perbedaan pengaturan kelembagaan Bawaslu dalam dua UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kami dibentuk menggunakan Undang-undang Pemilu, sedangkan untuk Pilkada tentunya harus mengacu pada Undang-undang Pilkada,” ujarnya.

Menurut Acep, jika tidak ada kepastian sampai tahapan Pilkada dimulai, maka terancam pengawasan terhadap Pilkada nanti tidak ada. Dikarenakan harus ada kepastian hukum jelas untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

“Kami masih menunggu kepastian hukum yang jelas, karena kalau aturan hukumnya belum jelas, pengawasan di Pilkada nanti bisa tidak berjalan,” jelas penggemar olahraga motor trail ini.

Lebih lanjut, Acep mengatakan, pihaknya juga telah berkooridinasi dengan Bawaslu RI terkait regulasi tersebut. Bahkan tengah ada ajuan Yudicial Review terkait Undang-undang Pilkada ini. “Ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar aturan untuk Pilkada dan Bawaslu ini lebih jelas,” ujarnya.

Acep juga mengatakan, semestinya pemerintah mengkaji ulang penggunaan dasar regulasi Pilkada 2020. Selain memperlemah lembaga pengawasan pilkada, juga berpotensi menghamburkan uang negara. “Kan, Bawaslu sudah dibentuk, permanen selama lima tahun. Sementara, di pilkada Bawaslu tidak boleh mengawasi, dan harus merekrut lagi Panwaslu. Harusnya ini dikaji ulang,” tutur warga Serpong ini.

Sementara itu, melihat aturan tidak jelas itu, Ketua Gema Kosgoro Cabang Tangsel Isram mengungkapkan, penentuan regulasi Pilkada itu tidak masuk akal. Sebab, ada ketidakserasian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

“Menurut saya, ada tumpang tindih dalam regulasi ini. Dalam UU Pilkada dengan pemilu tidak sinkron. Ini harus direvisi. Kalau tidak, maka ada tupoksi atau fungsi akan mandul. Meskipun ada Panwaslu, tidak memiliki taring setajam Bawaslu,” jelasnya.

Sebab, kata dia, ada beberapa kewenangan Bawaslu yang tidak diakomodasi dalam UU Pilkada. Sementra di UU Pemilu sangat jelas dan lengkap. “Udang-undangnya tidak sejalan contohnya, sentra gakumdu, kepolisian, kejaksaan diakomodasi tentang kewenangan dan tupoksi pemilu. Dalam UU Pilkada tidak ada. Contohnya, pemeriksaan inabsensia, kalau di UU Pemilu jelas. Pemeriksaan inabsensia, terlapor tidak perlu laporan. Sementara, di UU pilkada untuk hadir,” pungkasnya. (dra)

 

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!