Bawaslu Ingin Ada Perppu Terkait UU Pilkada

Diterbitkan  Kamis, 29 / 08 / 2019 20:32 - Berita Ini Sudah :  161 Dilihat

 

SERPONG- Tahapan Pilkada serentak 2020 tinggal beberapa minggu lagi dimulai. Namun saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kabupaten/kota masih belum jelas kepastian hukumnya. Padahal kepastian itu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas.

Jalan atau opsi lain yang harus segera dilakukan ialah presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) khusus untuk Undang-undang Pilkada. Lebih khususnya lagi mengenai status hukum Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Jika tidak ada perbaikan aturan, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, maka dikhawatirkan nanti keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam sengeka Pilkada akan menjadi masalah hukum baru. Dikarenakan ketidak jelasannya kedudukan hukum Bawaslu di Undang-undang Pilkada.

“Sekarang kan kita masih mnunggu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Pilkada. Dan rasanya ini akan memakan waktu laa, karena proses sidangnya lama. Jadi menurut kami opsi terakhirnya itu harus ada Perppu. Dan tadi Bawaslu RI sudah bertemu dengan presiden, semoga saja ada solusi atas semua ini,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Didih juga mengatakan, persoalan hukum yang nantinya akan muncul jika tidak ada perubahan aturan, yaitu seperti pada penangnan sengketa. Dalam Undanh-undang Pilkada Panwas kabupaten/kota yang merupakan lembaga sementara itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Sementara Bawaslu pada Undang-undang Pemilu itu dalam menangani sengketa sudah bisa mengeluarkan putusan hukum. Yang kedudukannya itu lebih tinggi dari rekomendasi.

“Jadi misalnya lembaga yang dipakai ini adalah Bawaslu yang lahir dari Undang-undang Pemilu, sementara aturan yang dipakai pada Pilkada ini ialah Undang-undang Pilkada. Maka dalam melakukan penanganan sengketa pun Bawaslu nantinya akan kesulitan dan tidak punya kekuatan hukum kuat untuk mengeluarkan putusan. Makanya perlu perubahan yang cepat,” ujarnya.

Kendati demikian, Didih mengatkaan, pihaknya menerima nanti apa pun hasil koordinasi Bawaslu RI dengan Presiden terkait persoalan aturan tersebut. “Tapi yang pasti apa pun nanti keputusannya, kami terima itu,” tuturnya.

Sebelumnya, kedudukan Bawaslu dalam UU Pilkada yang hanya disebut sebagai Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang bersifat sementara (ad-hoc). Bawaslu menilai, itu bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebut Bawaslu sebagai badan tetap.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamamd Acep melihat tumpang tindih aturan tersebut membuat Bawaslu Tangsel terancam tidak bisa mnejadi penyelenggara. Karena nama Bawalsu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

“Perbedaan pengaturan kelembagaan Bawaslu dalam dua UU ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kami dibentuk menggunakan Undnag-undang Pemilu, sedangkan untuk Pilkada tentunya harus mengacu pada Undang-undang Pilkada,” katanya. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!