KPPI Tangsel Minta DPRD Perjuangkan


Iuran BPJS Kelas 3 Perlu Gratis

Diterbitkan  Kamis, 05 / 09 / 2019 21:05 - Berita Ini Sudah :  238 Dilihat

SETU- Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merespon adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut dinilai dapat menambah beban hidup masyarakat. Terutama, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Bagi masyatakat pekerja yang saat ini tergabung pada BPJS Kesehatan kelas 3.

Demikian disampaikan Ketua KPPI Kota Tangsel, Siti Chadijah, saat hearing dengan Anggota DPRD terpilih Kota Tangsel periode 2019-2020 di ruang aspirasi, Sekretariat DPRD, Setu Selasa (3/9).

KPPI meminta agar iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 digratiskan. Menurut Chadijah, orang yang sebelumnya sudah menjadi peserta asuransi BPJS Kesehatan kecewa dan mengaku tidak akan ikut BPJS Kesehatan, terlebih lantaran ada program Universal Health Coverage (UHC).

Ia pun meminta agar dewan perempuan yang duduk di DPRD Tangsel memperjuangkan permasalahan tersebut ke Provinsi Banten. “Nanti yang diperjuangkan anggota dewan adalah kelas 3, khusus. Program BPJS kelas 3 itu digratiskan, baik yang sudah masuk menjadi anggota UHC maupun yang belum,” ujar Chadijah.

Meski iuran peserta asuransi BPJS Kesehatan untuk kelas 3 diminta gratis, lanjut Siti, dengan catatan bagi yang belum masuk menjadi anggota UHC, jika mempunyai tunggakan BPJS Kesehatan, untuk melunasinya.

“Mohon dari dinas kesehatan (Dinkes) juga nanti mendata, berapa sih kelas 3 yang non UHC?. Mereka yang punya tunggakan, menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi selebihnya mereka menjadi penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD Tangsel,” ujar politisi PKS ini.

Chadijah juga menerangkan, soal penerima bantuan iuran bagi peserta program UHC, tak hanya dibebankan kepada APBD Kota Tangsel, tetapi APBD Provinsi harus sharing cost untuk program UHC di Kota Tangsel. Dengan mengatur prosentase.

“Kita ingin iuran BPJS untuk kelas 3 gratis, makanya anggota DPRD perempuan dari Tangsel harus memperjuangkan anggaran UHC ke provinsi untuk Tangsel. Karena amanahnya tidak hanya dibebankan pada APBD Tangsel saja, APBD provinsi juga harus,” ujar Chadijah.

Sementara itu, Anggota DPRD terpilih Kota Tangsel, Ledy MP Butar-Butar menyatakan pihaknya akan memperjuangkan iuran gratis bagi peserta asuransi BPJS kelas 3 tersebut dengan melihat keuangan daerah.

“Kita akan perjuangkan, dengan catatan dia tidak berhutang. Kalau dia ada hutang, harus diselesaikan dahulu baru dia melapor kepada pemerintah melalui dinas kesehatan atau perwakilan di kecamatan yaitu Puskesmas dan dilihat juga kemampuan keuangan daerah,” tandas politisi PDI Perjuangan ini. (dra)

Komentar Anda

comments


Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!