Sejak 2017 Hingga Kini Tangsel Targetkan 80 Ribu Sertifikat Selesai


57 Warga Terima Sertifikat Tanah

Diterbitkan  Kamis, 31 / 10 / 2019 22:30 - Berita Ini Sudah :  1531 Dilihat

Sertifikat. Suwaryo, salah satu warga yang menerima sertifikat secara simbolis dari Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, kemarin sore.

CIPUTAT TIMUR-Sekitar 57 warga Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur menerima sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangsel. Pemberian langsung diterima oleh masyarakat, Kamis (31/10) di Aula Kelurahan Rengas.

Pelaksana PTSL Kelurahan Rengas dari BPN Tangsel, Mayang menyampaikan,  totalnya ada 300, namun baru dibagikan kepada 57 sertifikat. Sisanya setelah selesai akan dibagikan kepada masyarakat.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi program PTSL oleh BPN Tangsel, dimana ini program yang digalakan oleh Presiden RI sejak 2017. Di Tangsel sendiri sudah berjalan sejak awal yaitu 2017 hingga kini masih terus berjanjut. Dengan total mencapai 80 ribu target sertifikat. Yang sudah diberikan 40 ribu sertifikat saat di Lapangan Terbang Pondok Cabe, dan sisa sekitar 22 ribuan. Di Tahun ini sekitar 8 ribuan sertifikat yang tersebar di beberapa kelurahan diharapkan selesai sesuai target. Tahun depan pun akan dilakukan hal yang sama.

“Tahun 2019 anggaran dari APBD untuk program PTSL, demikian tahun depan. Namun belum dihitung berapa besaranya karena itu berbanding dengan jumlah bidang tanah yang akan dibuat sertifikat dengan target di Tangsel 100 persen,” katanya Benyamin.

Bahwa sertifikat tanah adalah pari purna, tidak ada tingkatan lain, untuk surat status tanah. Maka ia berpesan kepada masyarakat yang menerima agar dirawat dengan baik, disimpan secara rapih jangan sampai termakan rayap. Diwajibkan untuk difotokopi agar sewaktu-waktu hilang mudah untuk diurus. Andaipun untuk disekolahkan, harap melalui proses perbankan yang benar jangan asal-asalan.

“Selama ini kita mimpi punya sertifikat. Alhamdulillah melalui BPN bisa dipegang. Sertifikat itu kuat beda dengan girik dan AJB . Sertifikat bukti hukum tertinggi. Sehingga bisa enak tidur, bisa melanjutkan aktivitas di atas tanah itu,” ujar Benyamin.

Mengapa proses sertifikat tanah itu lama, karena rangkaiannya cukup banyak. Dimulai dari pengukuran, keterangan dari lurah dan sebagainya. Kemudian ada pengumuman tiga bulan, apakah ada yang keberatan, atau gugatan, lalu masih ada tahapan lain-lain. Itulah mengapa kemudian lama. Tapi kenapa dengan PTSL lebih cepat, karena itu sudah program sehingga cepat.

“Biasanya mengurus sertifikat setahunan mulai diukur dan lain-lain, mulai dari pengumuman dan sebagainya. Alhamdulillah berkat Bapak Presiden dalam waktu singkat dapat sukses semuanya untuk masyarakat,” tambah ia.

Warga RT01/01 Kelurahan Rengas, Suwaryo bersama sang istri tersenyum sambil meninggalkan pelataran kelurahan. Ia baru saja menerima sertifikat tanah seluas 70 meter yang dibuat beberapa bulan lalu. Dirinya seperti tidak percaya menerima sertifikat yang dalam pikiranya tidak pernah membayangkan. Karena rasanya tidak mungkin jika sampai mengurus sendiri sertifikat, ditambah biaya yang tidak murah.

“Kalau ini gratis tidak ada biaya, selain itu sangat cepat sekali beberapa bulan saja sudah jadi. Kami sangat senang dan terima kasih kepada pemerintah, karena tidak pernah membayangkan bisa memiliki seritifkat,” tuturnya.

Setelah menerima sertifikat akan menyimpan dengan terawat, jangan seperti surat yang sebelumnya berupa AJB tinggal sepotong karena dimakan rayap. Bertahun-tahun tidak pernah dilihat, ketika dicek tinggal secuil yang masih tersisa.

“Tadi sudah dipesan supaya difoto kopi dan disimpan dengan baik. Selanjutnya ingin disimpan saja, tidak mau disekolahkan, khawatir nanti tidak kuat bayar,” ujarnya.

Lurah Rengas, Agus Salim menambahkan, sejak 2017 hingga 2019, hampir, 1400 bidang di Kelurahan Rengas. Dengan demikian, tahun 2019 tercapai 100 persen tanahnya sudah tersertifikat semua.  Karena memang sebagaian perumahan dan sisanya penduduk perkampungan yang wilayahnya tidak terlalu luas.

“Wilayah kita paling kecil dan ini sisa-sisa tahun 2017.  Karena di tahun 2018 juga tidak ada, maka dengan ini, telah mencapai 100 persen. Saya berharap dengan adanya program ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan harus bersinergi serta harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan ini masyarakat mendapatkan kemudahan pengurusan sertifikat,” tutupnya. (din)

Komentar Anda

comments