LBH Keadilan Dikucur Rp 136 Juta untuk Bantuan Hukum Warga Miskin

Diterbitkan  Rabu, 05 / 02 / 2020 22:57 - Berita Ini Sudah :  960 Dilihat

BANTUAN HUKUM. LBH Keadilan Kota Tangsel saat menandatangani kontrak bersama Menkumham Kanwil Banten.

PAMULANG-LBH Keadilan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) dan HAM Banten tandatangani kontrak pelaksaan bantuan hukum. Hal itu sesui mandat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berlangusung pada Selasa (28/1) LBH Keadilan dari Kota Tangsel, dan sejumlah Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil Kemenkum HAM Banten menandatangani Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Miskin, bertempat di Aula Kanwil Kemenkum HAM Banten.

 Penandatanganan kontrak dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie dan Imam Suyudi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dengan disaksikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sri Kurniati Pane dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Banten Imam Suyudi bahwa organisasi Bantuan Hukum dengan Akreditasi “B”, seperti LBH Keadilan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 136 juta, untuk pemberian bantuan hukum litigasi.

“Angka tersebut tidak langsung diberikan kepada LBH Keadilan, akan tetapi dicairkan dengan sistem reimbursement. Kami bekerja memberikan bantuan hukum dan kemudian kami laporkan hasil kerja kami Kanwil Kemenkumham Banten melalui Sistem Informasi dan Dokumentasi Bantuan Hukum,” katanya.

Bahwa penyerapan anggaran bantuan hukum sudah sangat baik dan berharapa di tahun 2020 akan semakin baik lagi. Karena penyerapan sangat baik, pada 2019 Kanwil Kemenkumham Banten bahkan mendapatkan anggaran tambahan dari Kanwil Kemenkumham lain yang penyerapannya kurang baik.

Imam juga menyampaikan bahwa yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya persoalan penyerapan anggaran.  “Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemberian bantuan hukum yang LBH berikan tepat sasaran yakni orang miskin dan dirasakan manfaatnya bagai orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum,” ujarnya.

Bagaimana Anggaran Bantuan Hukum dari APBD Tangerang Selatan? Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie, menyampaikan hingga saat ini dirinya tidak memperoleh informasi apapun dari Pemkot Tangerang Selatan perihal anggaran tersebut. Bahkan informasi yang diperoleh, tahun 2019 tidak ada LBH yang memperoleh anggaran dari Pemkot Tangerang Selatan.

“Bagi masyarakat miskin di Banten, lebih khusus lagi di Tangerang Selatan yang membutuhkan bantuan hukum dipersilahkan menghubungi LBH Keadilan dengan Nomor Kontak 08111463462” pungkasnya. (dra)

Komentar Anda

comments