Bawaslu Tetap Lakukan Pengawasan di Non Tahapan

Diterbitkan  Minggu, 05 / 04 / 2020 19:59 - Berita Ini Sudah :  263 Dilihat

http://tangselpos.co.id/wp-admin/post-new.php

SERPONG-Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) bersama dengan DPR RI sudah menyepekati untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2020 yang tengah berlangsung saat ini, dengan penundaan seluruh tahapan tersebut menyebabkan seluruh lembaga Adhoc baik dijajaran KPU yaitu PPK PPS di nonaktifkan.

Tidak hanya jajaran KPU saja yang dinon aktifkan, tetapi  Bawaslu mulai dari Panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan, ikut dinon aktifkan. Karena memang saat ini tahapan pilkadanya di hentikan yang mana saat ini mestinya mereka bekerja, karena tidak ada kegiatan tahapan di KPU maka kegiatan pengawasan Tahapan juga tidak ada.

Namun demikian, Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, bahwa  Bawaslu tetap melakukkan pengawasan di non tahapan.

Ada pun beberapa pengawasan politik di non tahapan yang tetap dilakukan oleh Bawaslu seperti netralitas ASN, yang mana ini sdh ditanda tangani nya MoU antara Komisi ASN bersama Bawaslu,

“Soal mahar politik yang terjadi antara bakal calon yang akan diusung oleh partai politik, Partai politik dilarang meminta mahar politik atau pun meminta imbalan dalam proses pendaftaran bakal calon  kepada para pendaftar,” ujarnya.

Begitupun bakal calon dilarang mengiming imingi hadiah atau memberikan imbalan kepada partai politik yang akan mengusung nya menjadi bakal calon.

Kedua kegiatan teesebut merupakan pelanggaran pidana dalam pilkada, itulah kenapa kami pun tidak menonaktifkan lembaga Gakumdu karena kami juga sudah membuat kesepakatan terkait penangan pelanggaran pidana pilkada tersebut.

“Kami pun mengawasi lembaga-lembaga yang dilarang dalam Undang-undang untuk memberikan dukungan ataupun sumbangan kepada para bakal calon,” ungkapnya.

Lanjut Acep, selama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penundaan Pilkada belum keluar, Bawaslu tetap mengacu pada UU 10 tahun 2016 yang mana Pilkada serentak dilaksankan pada tanggal 23 september 2020.

“Jika Perppu keluar terkait penundaan tersebut, baru bawaslu akan melakukan perubahan mekanisme pengawasan nya. Jadi saat ini kami tetap mengawasi bakal calon yang berasal dari ASN maupun bakal calon yang berasal dari Petahana,” ungkapnya.

Sebelumnya, Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, memutuskan untuk menunda Pilkada serentak 2020. Di karena saat ini tengah menghadapi tanggap bencana wabah virus Corona di banyak daerah.

Beberapa poin dalam RDP kemarin, salah satunya ialah meminta kepala daerah agar merelokasikan dana hibah yang sebelumnya diserahkan untuk pelaksanaan Pilkada kepada KPU, untuk penanganan wabah virus corona di daerah masing-masing.

Diketahui, bahwa Kota Tangsel termasuk salah satu zona merah wabah virus corona yang juga tengah menjalankan pelaksanaan Pilkada. Sehingga merujuk dari hasil rapat tersebut maka dana hibah untuk KPU Kota Tangsel sebesar Rp 68 miliar harus digeser untuk penanganan virus corona.

Namun untuk tahapan selanjutnya maka akan segera diterbitkan Perppu, diimana nanti di dalamnya akan diatur lebih teknis untuk tahapan Pilkada serentak selanjutnya. (dra).

Komentar Anda

comments