Bawaslu Terima Aduan Dari Rumah

Diterbitkan  Senin, 13 / 04 / 2020 21:36 - Berita Ini Sudah :  427 Dilihat

SERPONG-Meski tahapan Pilkada telah ditunda lantara wabah Covid-19, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel masih melakukan Pengawasan non tahapan terkait Pilkada Tangsel.

Namun karena adanya kebijakan terkait pencegahan wabah Covid-19, dalam pengawasan Bawaslu Tangsel melakukan metode baru untuk menerima laporan dugaan pelanggaran.

Anggota Bawaslu Kota Tangsel, Ahmad Jajuli, mengatakan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dari rumah saja.

“Karena memang sedang wabah Covid-19 dan kota mendukung pemerintah untuk memerangi ini, jadi laporan itu tidak harus datang ke kantor tapi bisa dari rumah saja masyarakat mengajukan laporan dugaan pelanggaran. Masyarakat dapat menghubungi nomor 0895331338780,” ungkapnya.

Lanjut Jajuli, laporan tersebut bisa dengan menggunakan pesan Whatssapp dan juga lewat email. Yang terpenting ialah memenuhi syarat material sebagai pelapor.

Sedangkan untuk klarifikasi pelapor, Jajuli juga mengatakan nantinya akan mengupayakan lewat video Call, sehingga pelapor tidak harus datang ke kantor Bawaslu saat dimintai ke klarifikasi atas laporan yang masuk.

“Jika pun memang harus datang ke kantor, maka kami akan terapkan protokol kesehatan ama tata terlapor dengan komisioner yang memintai klarifikasi terkait laporan yang masuk,” ungkapnya.

Lanjutnya, Kantor Bawaslu juga sudah dilengkapi alat untuk seterilisasi bagi tamu yang akan datang ke Kantor Bawaslu.

Sementara mengenai pengawasan non tahapan, Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep mengatakan, bahwa  Bawaslu tetap melakukkan pengawasan dinon tahapan.

Ada pun beberapa pengawasan politik dinon tahapan yang tetap dilakukan oleh Bawaslu seperti netralitas ASN, yang mana ini sudah ditanda tanganinya MoU antara Komisi ASN bersama Bawaslu.

“Soal mahar politik yang terjadi antara bakal calon yang akan diusung oleh partai politik, partai politik dilarang meminta mahar politik atau pun meminta imbalan dalam proses pendaftaran bakal calon  kepada para pendaftar,” ujarnya.

Begitupun bakal calon dilarang mengiming imingi hadiah atau memberikan imbalan kepada partai politik yang akan mengusungnya menjadi bakal calon.

Kedua kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pidana dalam Pilkada, itulah kenapa dirinya tidak menonaktifkan lembaga Gakumdu karena sudah membuat kesepakatan terkait penangan pelanggaran pidana pilkada tersebut.

“Kami pun mengawasi lembaga-lembaga yang dilarang dalam Undang-undang untuk memberikan dukungan ataupun sumbangan kepada para bakal calon,” ungkapnya.

Lanjut Acep, selama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penundaan Pilkada belum keluar, Bawaslu tetap mengacu pada UU 10 tahun 2016 yang mana Pilkada serentak dilaksankan pada tanggal 23 september 2020.

“Jika Perppu keluar terkait penundaan tersebut, baru bawaslu akan melakukan perubahan mekanisme pengawasannya. Jadi saat ini kami tetap mengawasi bakal calon yang berasal dari ASN maupun bakal calon yang berasal dari Petahana,” (dra).

Komentar Anda

comments