Penerimaan Sektor Pajak Tangsel Menurun Hingga 60 Persen

Diterbitkan  Senin, 01 / 06 / 2020 21:12 - Berita Ini Sudah :  615 Dilihat

SERPONG-Penerimaan pajak di Kota Tangsel merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dampak dari Covid-19 pendapatan pajak di kota yang di pimpin oleh Airin Rachmi Diany ini mengalami penurunan hingga 60 persen.

Kepala Bidang Pajak Daerah 1 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel Indri Sari Yuniandri mengungkapkan, dalam penerimaan sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) pada Januari sampai Maret lalu di Kota Tangsel masih normal. Namun pada April dan Mei menurun.

Dari total wajib pajak PBB dan BPHTB di Kota Tangsel yakni 420 ribu wajib pajak, lanjut Indri, baru53 ribu Wajib pajak yang membayar pajak.

“Untuk pajak PBB sejak Januari sampai Mei tercatat ada 45 ribu transaksi, jadi ada 45 ribu yang bayar. Kalau BPHTB dari Januari sampai Mei ini ada kurang lebih 4.700 transaksi. Walaupun memang jumlah pembayaran ini banyak di Bulan Januari, Februari, Maret. April sempat turun PBB, sempat hanya ada 7 ribu transaksi tapi di bulan Mei sekarang naik lagi sudah ada 10 ribu lebih transaksi,” ungkapnya saat ditemui diruangannya du Kantor Bapenda Kota Tangsel, Serpong.

Awalnya, Indri mengira jika wajib pajak membayar PBB itu karena mau membayar BPHTB. Tetapi jika dibandingkan dari jumlah transaksi BPHTB yang hanya 4.700 sementara jumlah transaksi PBB sudah di atas 40 ribu lebih artinya masyarakat Tangsel dalam kondisi seperti ini masih ada yang mau bayar pajak.

Menurutnya, hal itu sangat penting. Sebab, bagaimanapun sebuah pemerintah daerah perlu adanya penerimaan agar tetap bisa berjalan.

“PBB dari Januari sampai Mei sudah Rp 56 Miliar. Kalau di bulan mei baru masuk Rp 9 miliar. Maret Rp 16 Miliar. Februari Rp 28, dan April Rp 6 miliar. Sedangkan penerimaan BPHTB, tahun ini Rp 105 miliar dari Januari sampai Mei. Kalau di bulan pandemi ini yang BPHTB, Maret masih menerima Rp 28,7 miliar. Kalau April BPHTB cuma Rp 12,5 miliar dan Mei Rp 15,2 miliar. Biasanya sebulan itu bisa sampai Rp 30 sampai Rp 35 miliar,” urainya.

Indri menambahkan, untuk pembayaran pajak daerah yakni PBB dan BPHTB dalam penerapan new normal pihaknya akan mempertahankan pelayanan secara online. Meskipun sebelum ada Covid-19, BPHTB juga sudah online.

Namun, selama ini masih ada beberapa yang masih datang ke kantor Bapenda. “Kemarin kita coba dengan online ternyata bisa. Jadi tinggal pembiasaan dari sisi masyarakat saja si menggunakan pelayanan secara online. Awalnya si memang mereka kesulitan, harus attechment atau apa gitu tapi kalau misalkan attechment file agak sulit ya kita permudah silahkan lewat email atau apa begitu kan. Nah untuk BPHTB mungkin ya akan teruslah kita online sampai seterusnya,” tambahnya.

Sedangkan untuk PBB, lanjut Indri, selama ini masyarakat masih 90 persen datang ke kantor. Sebelum covid-19, hanya sedikit yang memanfaatkan layanan online.

Dengan adanya covid-19, kini sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa melakukan pelayanan PBB secara online. “Jadi ke depannya kita bukan akan menjadi tidak online lagi tapi justru kita akan semakin memperbaiki sistem kita. Karena ini juga sekaligus uji coba sistem PBB secara online gitu kan, kita justru ke depannya akan mempertahankan sistem online ini karena dengan sistem online ini masyarakat  dapat memantau sampai mana prosesnya.” tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya akan memberikan kelonggaran untuk pengajuan PBB yang kolektif. Misalnya pengembang.

“Kalau secara online ngajuin pecahannya cukup banyak sehingga uploadnya 600 dokumen mungkin agak sulit ya sudah akhirnya kita bisa terima secara off line di sini. Tapi tetap mereka harus daftar dulu secara online kemudian dokumennya biar kita yang bantu attechment. Dan ini juga sesuai arahan wali kota bahwa Tangsel harus memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya nanti di tatanan normal yang baru,” imbuhnya.(irm)

Komentar Anda

comments