KPU Tangsel Lakukan Pembagian Tugas Kerja Jelang Pilkada

Diterbitkan  Selasa, 23 / 06 / 2020 20:11 - Berita Ini Sudah :  457 Dilihat

SOSIALISASI. KPU Tangsel mengadakan sosialisasi tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel.

SERPONG-Penyelenggara Pilkada yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan Forkopimda mulai lakukan koordinas pembagian tugas. Memasuki tahapan Pilkada yang sempat terhambat, ada banyak hal yang harus dilakukan menjelang Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan bahwa ada yang berbeda pada pelaksanaan pilkada kali ini. Dimana, tahapan pilkada akan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Yang juga terjadi di seluruh dunia.

”Secara teknis penyelenggaraan pemilihan walikota sama. Proses tahapan dan logistiknya sama. Cuma yang berbeda memang harus mengikuti prinsip keselamatan dan kesehatan. Sehingga protokol covid itu wajib dilakukan,”  kata Bambang.

Dari adanya kewajiban memenuhi protokol kesehatan, ada yang perlu disesuaikan, salah satunya kuota per TPS. Sehingga saat ini sedang dibahas mengenai penambahan mengenai TPS. Selain itu juga alat pelindung diri yang akan digunakan oleh seluruh petugas adhoc.

Dengan begitu penyelenggaraan Pilkada 2020 akan diselenggarakan oleh lebih banyak OPD dibandingkan dengan Pilkada lainnya. Misalnya untuk memenuhi protokol kesehatan, penyelanggaraan Pilkada harus diawasi oleh Gugus Tugas Covid-19 yang berasal dari BPBD dan Dinas Kesehatan.

Penyesuaian itu juga disadari betul oleh Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany. Dimana, prioritas pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Airin menyadari, dengan adanya wabah ini pelaksanaan Pilkada 2020 akan sulit untuk dilakukan. ”Tapi saya tipe orang, tidak usah ditunda, ikuti saja, Sepanjang kita fokus dengan aturan yang berlaku,” kata Airin.

Airin membahas, salah satu fokus pilkada tahun ini. Dimana partisipasi masyarakat harus maksimal. Ini menjadi tugas KPU, dimana masyarakat harus menyalurkan hak  pilihnya. Datang ke TPS masing-masing.

”Persoalan protokol, apa saja yang harus dilakukan, maka  lakukan dengan disiplin,” kata dia.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan bahwa pelaksaan pengawasan tetap dilakukan bahkan ketika tahapan ditunda beberapa waktu lalu. Bawaslu tetap siaa dalam hal menerima laporan

”Selama penundaan kemarin tidak ada laporan,” kata dia.

Dia juga mengingatkan bahwa pengawasan akan tetap dilakukan hingga enam bulan setelah pelantikan. Sebab pada peraturan yang berlaku, bahwa tidak ada mutasi jabatan dari enam bulan sebelum pencalonan hingga enam bulan setelah pelantikan.

Sementara rapat koordinasi itu dihadiri oleh berbagai OPD. Seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan lainnya.(irm)

Komentar Anda

comments