Tangerang Selatan IMG Tuesday, 27-10-2020
IMG-LOGO

Bawaslu Catat 10 Dugaan Pelanggaran ASN

by Editor - 24/09/2020 21:09:11
IMG

SERPONG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat sebanyak 10 laporan dugaan pelanggaran yang telah masuk ke pihaknya. Laporan itu terjadi selama tahapan Pilkada 2020.

 Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Tangsel, Ahmad Jajuli mengatakan, 10 laporan itu berasal dari laporan masyarakat maupun temuan Bawaslu Tangsel. Dari laporan masyarakat, mayoritas terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bakal calon (balon), sesuai aturan Pasal 71 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “Kalau laporan dari masyarakat itu ada tiga tentang Pasal 71 dan tentang netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Jazuli

 Kemudian untuk dugaan pelanggaran Pilkada yang berasal dari temuan Bawaslu, sambung Jajuli, kebanyakan terkait netralitas ASN lingkup Pemkot Tangsel. “Kalau dari temuan, tujuh itu rata-rata dari tentang netralitas ASN,” imbuhnya.

 Ketujuh dugaan itu ditemukan pihaknya sejak tahapan Pilkada 2020 Kota Tangsel mulai berjalan hingga menjelang penetapan ataupun pengundian nomor urut. “Ada tujuh itu, rata-rata dari tujuh itu tentang netralitas ASN kalau dari temuan ya. Dari awal mulai sebelum pencalonan. Banyaknya laporan ini, Bawaslu juga meminta kepada seluruh anggota Panwas Kecamatan melakukan pengawasan secara melekat. Hal itu menyusul dengan tahapan Pilkada 2020 yang terus berlanjut.

 Ahmad Jajuli menerangkan, bahwa untuk memastikan kapasitas Panwas untuk melakukan penanganan pelanggaran. Yaitu diberikan Bimbingan Teknis mengenai pengisian Form A3 atau berkas laporan dan atau temuan pelanggaran. “Untuk modal penanganan pelanggaran, harus memahami cara mengisi form A3  itu bagian dari pengawasan,” kata Jajuli

 Dia menambahkan, bahwa proses penanganan pelanggaran juga bisa dilakukan oleh pihak kecamatan. Misalnya penanganan pelanggaran cepat. Yang mana bisa langsung dilakukan pleno oleh para komisioner Panwas Kecamatan.

 Jajuli menjelaskan, bahwa dalam pembuatan laporan, Panwas Kecamatan harus menyantumkan sumber berdasarkan 5W1H. “Tapi jangan sampai mengintimidasi pelapor. Tulis saja apa yang memang dikatakan oleh pelapor,” kata dia.

 Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan, bahwa yang terpenting dalam proses penanganan pelanggaran adalah bagaimana setiap Panwas Kecamatan mampu melakukan pemeriksaan terhadap kebutuhan administrasinya.(irm)


Baca Juga